Adanya temuan Komisi III DPRD NTB mengenai sejumlah persoalan pada pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) mendapat respons dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA. Gubernur NTB usai menghadiri Hari Krida Pertanian dan membuka Pekan Hortikultura di Monumen Bumi Gora Mataram, Senin (21/6) kemarin, menegaskan, pemerintah tidak akan menerima hand over (penyerahan) dari kontraktor, jika pemerintah sudah memastikan pengerjaan seluruh fasilitas di BIL tidak ada masalah.
‘’Nanti dari pekerjaan ada hand over atau penyerahan. Pemda, tidak akan menerima hand over, kecuali memastikan proses seluruh yang terkait dengan pekerjaan (BIL) berlangsung dengan baik,’’ tegasnya.
Dalam hal ini, ungkapnya, pihaknya sudah memastikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB Ir. Ridwansyah, MTP, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dwi Sugiyanto, MM, melihat secara keseluruhan apa yang menjadi catatan DPRD di lapangan. Paling tidak, harapnya, dari kunjungan lapangan dan pengawasan yang terus dilakukan bisa menjadikan BIL memenuhi sertifikasi teknis yang disyaratkan menjadi bandara bertaraf internasional.
Di tempat terpisah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, Kepala Dishubkominfo NTB Ir. Ridwansyah, MTP, Kepala Dinas PU NTB Ir. Dwi Sugiyanto, MM, dan Deputi Direktur Pengawasan Konstruksi BIL PT. AP I, Ir. Marsidi, mengadakan pertemuan singkat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dishubkominfo NTB Ridwansyah, menjelaskan, total pendanaan pembangunan BIL mencapai Rp 829 miliar.
Di mana, katanya, pekerjaan run way, terminal, fasilitas operasional dan bangunan lain menelan dana sebesar Rp 679 miliar yang dikerjakan PT. Angkasa Pura I. Sementara, pembangunan taxi way, apron dan fasilitas penunjangnya, senilai Rp 110 miliar, dikerjakan Pemprov NTB. Pekerjaan lain, seperti areal parkir, jalan lingkungan dan fasilitas penunjangnya senilai Rp 40 miliar dikerjakan Pemkab Lombok Tengah.
Ketiga aspek dalam pengaturan pembangunan BIL, lanjut pejabat yang baru dilantik beberapa waktu lalu ini, akan dikaji secara mendalam, sehingga seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai yang direncanakan
Dari sisi kajian teknis, lanjutnya, pekerjaan run way, apron dan sarana prasarana lainnya sudah berjalan baik dan memenuhi standar kelayakan. Keseluruhan hasil pekerjaan sudah melalui serangkaian pengujian, baik pengujian tanah, beton, kualitas apron dan run way maupun pengujian yang terkait dengan kelayakan BIL. Bahkan, tegasnya, dinyatakan run way, taxi way dan apron sudah memenuhi standar klasifikasi.
Hal ini dilihat dari hasil tes PCN (Pavement Classification Number), sebuah metode penghitungan untuk mengukur kekuatan/kelayakan landasan pacu dan fasilitas lainnya, dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan peralatan HWD, menghasilkan nilai, PCN run way sebanyak 56, PCN taxi way dengan nilai 54 dan PCN apron dengan nilai 72.
Selain itu, lanjutnya, tes ini juga menghasilkan asumsi annual departure mencapai 5.288 pesawat. Dari nilai PCN run way yang mencapai 56, pada kenyataannya melebihi dari PCN yang direncanakan sebesar 46 (untuk pesawat jenis Boeing 737 dan sejenisnya), sehingga disimpulkan runway BIL layak untuk didarati jenis pesawat Boeing 747 – 400 yang hanya membutuhkan nilai PCN 53.
Mengenai adanya pemberitaan media dan hasil peninjauan DPRD NTB, tentang kualitas pekerjaan khususnya ada keretakan beberapa titik, dijelaskan bahwa keretakan yang ada terjadi pada shoulder (bahu) run way. Di mana, katanya, shoulder run way tidak mempunyai fungsi struktur untuk menahan beban pesawat, namun berfungsi sebagai pendukung run way, khususnya untuk melindungi run way dari rintisan air hujan atau bisa juga berfungsi untuk tempat pemasangan lampu.
Di sisi lain, Kepala Dinas PU NTB, Dwi Sugiyanto, menegaskan dalam melakukan pengecekan fisik di lapangan, akan dibentuk tim. Dari Dinas PU NTB, lanjutnya, akan menerjunkan tim dari Bina Marga dan Cipta Karya. Pelaksanaan pengecekan fisik dimaksudkan bukan mengintervensi pada ranah tanggung jawab PT. AP I, namun hal ini dilakukan untuk menyelaraskan berbagai hal yang terkait dengan BIL.
Menanggapi hal ini, Deputi Direktur Pengawasan Konstruksi BIL PT. AP I, Ir. Marsidi, mengaku, dari dana Rp 679 miliar yang dikerjakan PT. AP I, yang masih terkendala adalah pada proses pembangunan terminal. Di mana pada kontrak awal senilai Rp 137 miliar lebih, ternyata saat ini masih ada pekerjaan tambahan, seperti perubahan drop off atap, penggantian material lantai ke jenis marmer, perubahan fungsi lantai tiga dari waving gallery menjadi executive lounge, serta penggantian jenis kaca dinding yang lebih aman.
Untuk itu, saat ini sedang dihitung berapa besar biaya tambahan yang dibutuhkan, dan PT. AP I akan bekerjasama dengan BPKP Bali untuk pengawasan pekerjaan tambahan tersebut nantinya. Sementara untuk run way BIL sepanjang 2.500 m telah diserahkan pada bulan Juni 2009 dan ada penambahan 250 m telah pula diserahkan pada bulan Oktober 2009. Pada saat penyerahan hasil pekerjaan dari rekanan ke PT. AP I, semua dalam kondisi yang layak, baik hasil tes oleh konsultan supervisi yang menyimpulkan BIL layak didarati pesawat Boeing 747-400 dari yang semula direncanakan pesawat jenis Boeing 737.
Pada kesempatan ini, pihaknya ingin menegaskan, jika keretakan yang muncul ada di bahu run way dan bukan pada run way. Meski demikian, keretakan pada bahu run way tersebut akan segera diperbaiki.
Sementara Asisten II Setda NTB, H. Muhammad Nur, meminta berbagai permasalahan yang muncul, harus ditindaklanjuti secepatnya. Termasuk, melakukan peninjauan lapangan, identifikasi permasalahan yang timbul, dan tindak lanjut penanganannya.
Ketiga pihak yang terkait dalam proses pembangunan BIL, baik Pemprov NTB, PT. AP I dan Pemkab Lombok Tengah, harapnya, harus secara konkrit dan berkesinambungan memberikan laporan kepada pimpinan daerah mengenai perkembangan pembangunan. Termasuk, melaporkan permasalahan dan tindak lanjutnya, sehingga bulan Desember 2010, BIL bisa operasi.
Sumber: Suara NTB dikuif dari Sasak.Org)
‘’Nanti dari pekerjaan ada hand over atau penyerahan. Pemda, tidak akan menerima hand over, kecuali memastikan proses seluruh yang terkait dengan pekerjaan (BIL) berlangsung dengan baik,’’ tegasnya.
Dalam hal ini, ungkapnya, pihaknya sudah memastikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB Ir. Ridwansyah, MTP, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dwi Sugiyanto, MM, melihat secara keseluruhan apa yang menjadi catatan DPRD di lapangan. Paling tidak, harapnya, dari kunjungan lapangan dan pengawasan yang terus dilakukan bisa menjadikan BIL memenuhi sertifikasi teknis yang disyaratkan menjadi bandara bertaraf internasional.
Di tempat terpisah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, Kepala Dishubkominfo NTB Ir. Ridwansyah, MTP, Kepala Dinas PU NTB Ir. Dwi Sugiyanto, MM, dan Deputi Direktur Pengawasan Konstruksi BIL PT. AP I, Ir. Marsidi, mengadakan pertemuan singkat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dishubkominfo NTB Ridwansyah, menjelaskan, total pendanaan pembangunan BIL mencapai Rp 829 miliar.
Di mana, katanya, pekerjaan run way, terminal, fasilitas operasional dan bangunan lain menelan dana sebesar Rp 679 miliar yang dikerjakan PT. Angkasa Pura I. Sementara, pembangunan taxi way, apron dan fasilitas penunjangnya, senilai Rp 110 miliar, dikerjakan Pemprov NTB. Pekerjaan lain, seperti areal parkir, jalan lingkungan dan fasilitas penunjangnya senilai Rp 40 miliar dikerjakan Pemkab Lombok Tengah.
Ketiga aspek dalam pengaturan pembangunan BIL, lanjut pejabat yang baru dilantik beberapa waktu lalu ini, akan dikaji secara mendalam, sehingga seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai yang direncanakan
Dari sisi kajian teknis, lanjutnya, pekerjaan run way, apron dan sarana prasarana lainnya sudah berjalan baik dan memenuhi standar kelayakan. Keseluruhan hasil pekerjaan sudah melalui serangkaian pengujian, baik pengujian tanah, beton, kualitas apron dan run way maupun pengujian yang terkait dengan kelayakan BIL. Bahkan, tegasnya, dinyatakan run way, taxi way dan apron sudah memenuhi standar klasifikasi.
Hal ini dilihat dari hasil tes PCN (Pavement Classification Number), sebuah metode penghitungan untuk mengukur kekuatan/kelayakan landasan pacu dan fasilitas lainnya, dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan peralatan HWD, menghasilkan nilai, PCN run way sebanyak 56, PCN taxi way dengan nilai 54 dan PCN apron dengan nilai 72.
Selain itu, lanjutnya, tes ini juga menghasilkan asumsi annual departure mencapai 5.288 pesawat. Dari nilai PCN run way yang mencapai 56, pada kenyataannya melebihi dari PCN yang direncanakan sebesar 46 (untuk pesawat jenis Boeing 737 dan sejenisnya), sehingga disimpulkan runway BIL layak untuk didarati jenis pesawat Boeing 747 – 400 yang hanya membutuhkan nilai PCN 53.
Mengenai adanya pemberitaan media dan hasil peninjauan DPRD NTB, tentang kualitas pekerjaan khususnya ada keretakan beberapa titik, dijelaskan bahwa keretakan yang ada terjadi pada shoulder (bahu) run way. Di mana, katanya, shoulder run way tidak mempunyai fungsi struktur untuk menahan beban pesawat, namun berfungsi sebagai pendukung run way, khususnya untuk melindungi run way dari rintisan air hujan atau bisa juga berfungsi untuk tempat pemasangan lampu.
Di sisi lain, Kepala Dinas PU NTB, Dwi Sugiyanto, menegaskan dalam melakukan pengecekan fisik di lapangan, akan dibentuk tim. Dari Dinas PU NTB, lanjutnya, akan menerjunkan tim dari Bina Marga dan Cipta Karya. Pelaksanaan pengecekan fisik dimaksudkan bukan mengintervensi pada ranah tanggung jawab PT. AP I, namun hal ini dilakukan untuk menyelaraskan berbagai hal yang terkait dengan BIL.
Menanggapi hal ini, Deputi Direktur Pengawasan Konstruksi BIL PT. AP I, Ir. Marsidi, mengaku, dari dana Rp 679 miliar yang dikerjakan PT. AP I, yang masih terkendala adalah pada proses pembangunan terminal. Di mana pada kontrak awal senilai Rp 137 miliar lebih, ternyata saat ini masih ada pekerjaan tambahan, seperti perubahan drop off atap, penggantian material lantai ke jenis marmer, perubahan fungsi lantai tiga dari waving gallery menjadi executive lounge, serta penggantian jenis kaca dinding yang lebih aman.
Untuk itu, saat ini sedang dihitung berapa besar biaya tambahan yang dibutuhkan, dan PT. AP I akan bekerjasama dengan BPKP Bali untuk pengawasan pekerjaan tambahan tersebut nantinya. Sementara untuk run way BIL sepanjang 2.500 m telah diserahkan pada bulan Juni 2009 dan ada penambahan 250 m telah pula diserahkan pada bulan Oktober 2009. Pada saat penyerahan hasil pekerjaan dari rekanan ke PT. AP I, semua dalam kondisi yang layak, baik hasil tes oleh konsultan supervisi yang menyimpulkan BIL layak didarati pesawat Boeing 747-400 dari yang semula direncanakan pesawat jenis Boeing 737.
Pada kesempatan ini, pihaknya ingin menegaskan, jika keretakan yang muncul ada di bahu run way dan bukan pada run way. Meski demikian, keretakan pada bahu run way tersebut akan segera diperbaiki.
Sementara Asisten II Setda NTB, H. Muhammad Nur, meminta berbagai permasalahan yang muncul, harus ditindaklanjuti secepatnya. Termasuk, melakukan peninjauan lapangan, identifikasi permasalahan yang timbul, dan tindak lanjut penanganannya.
Ketiga pihak yang terkait dalam proses pembangunan BIL, baik Pemprov NTB, PT. AP I dan Pemkab Lombok Tengah, harapnya, harus secara konkrit dan berkesinambungan memberikan laporan kepada pimpinan daerah mengenai perkembangan pembangunan. Termasuk, melaporkan permasalahan dan tindak lanjutnya, sehingga bulan Desember 2010, BIL bisa operasi.
Sumber: Suara NTB dikuif dari Sasak.Org)
0 komentar:
Posting Komentar